Langsa – Terkait Ancaman Tarik Aset Ketegangan antara dua kepala daerah di Aceh mencuat ke publik setelah pernyataan Wali Kota Langsa, Jeffry, yang menanggapi langkah Bupati Aceh Timur terkait aset milik pemerintah.
Dalam keterangannya, Jeffry meminta agar Bupati Aceh Timur tidak bersikap seperti debt collector, yang menagih secara keras dan terburu-buru.
Baca Juga : Pembunuh Siswi MTsN Mayat Dalam Karung Tanah Datar Ditangkap di Langsa Aceh
Pernyataan ini muncul setelah Bupati Aceh Timur mengancam akan menarik kembali aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang saat ini digunakan Pemerintah Kota Langsa.
Menurut Jeffry, cara penyampaian Bupati terkesan arogan dan kurang mengedepankan etika antar kepala daerah.
“Ini negara hukum, ada mekanisme administrasi dan etika pemerintahan. Jangan seperti penagih utang,” ujar Jeffry dalam konferensi pers di Balai Kota Langsa.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Langsa tidak pernah berniat menguasai aset tersebut secara sepihak.
Aset yang dimaksud termasuk beberapa lahan dan bangunan yang sebelumnya dimiliki Kabupaten Aceh Timur sebelum pemekaran wilayah dan pembentukan Kota Langsa.
Sejak pemekaran itu, sejumlah fasilitas dan aset masih belum selesai proses serah terima secara resmi antara dua pemerintah daerah.
Jeffry menjelaskan bahwa pihaknya terbuka untuk menyelesaikan persoalan ini melalui komunikasi yang baik dan musyawarah.
Ia menilai bahwa kepala daerah seharusnya menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan dengan pendekatan yang elegan, bukan konfrontatif.
Jeffry juga menekankan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Kemendagri untuk mencari solusi terkait status aset tersebut Ia mengingatkan bahwa aset pemerintah
Menurutnya, memindahkan atau menarik aset tanpa kajian hanya akan merugikan rakyat, bukan pemerintah.
Ia mengajak Bupati Aceh Timur untuk duduk bersama membahas solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
Dalam waktu dekat, Jeffry menyatakan kesiapannya mengundang Bupati Aceh Timur ke Langsa untuk berdialog langsung.
Ia menyebut bahwa semangat otonomi daerah tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyerang antar daerah yang dulunya bersaudara.
