Langsa – Menkeu Purbaya Sebuah pernyataan kontroversial kembali muncul di ruang publik setelah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan komentar tajam soal kebijakan cukai rokok yang tinggi.
Dalam sebuah diskusi ekonomi yang disiarkan secara daring, Purbaya menyebut kebijakan tarif cukai rokok saat ini sebagai “tinggi amat, Firaun lu” — sebuah ungkapan bernada sindiran.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, pengamat ekonomi, pelaku industri, dan warganet.
Banyak yang menafsirkan pernyataan itu sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu membebani industri rokok dan masyarakat kecil.
Baca Juga : Trump Mendadak ke Inggris Langsung Bawa Uang Rp 700 Triliun
“Cukai rokok ini naiknya gila-gilaan, udah kayak jaman Firaun aja. Udah tinggi, terus naik lagi. Firaun lu,” kata Purbaya dalam nada bercanda, tapi serius.
Sebagai informasi, tarif cukai hasil tembakau (CHT) memang mengalami kenaikan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Kenaikan ini dilakukan dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Pemerintah, lewat Kementerian Keuangan, menetapkan kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10% untuk tahun anggaran 2025.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari sebagian kalangan yang menilai rokok membawa dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.
Namun, di sisi lain, pelaku industri dan petani tembakau mengeluhkan kebijakan ini karena menurunkan daya beli, mengancam keberlangsungan industri, dan mematikan ekonomi lokal.
Purbaya sendiri, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kini ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet terakhir.
Sebagai sosok yang dikenal vokal dan blak-blakan, Purbaya kerap menyampaikan pendapat tanpa banyak basa-basi.
Dalam pernyataannya, ia menyoroti ketimpangan antara semangat pengendalian konsumsi dengan realita di lapangan yang menunjukkan tingginya peredaran rokok ilegal.
“Kalau rokok legal dipajaki terlalu tinggi, ya orang bakal lari ke rokok ilegal. Ujung-ujungnya malah penerimaan negara bocor,” tambahnya.
Ia menilai bahwa kebijakan fiskal harus melihat kondisi di lapangan, termasuk potensi penyelundupan dan dampaknya terhadap ekonomi daerah.
